BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

(1)    Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan,mempunyai tugas :

a.     menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

b.     menyusun dokumen RPPLH;

c.      mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

d.     memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e.     menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f.       mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g.     menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h.     mensinkronisasikan RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

i.       menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan LH;

j.       menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;

k.      menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

l.       melaksanakan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

m.    menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;

n.     menyiapkan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

o.     memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

p.     memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

q.     memantau dan evaluasi KLHS;

r.      mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

s.      melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

t.       menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan

u.     melaksanakan proses rekomendasi izin lingkungan.

(2)    Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, mempunyai tugas :

a.     menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b.     memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c.      melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

d.     menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

e.     melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

f.       menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

g.     melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; dan

h.     mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3)      Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :

a.     menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b.     melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

c.      melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d.     memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

e.     membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;

f.       membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

g.     melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h.     melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

i.       melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.